Soal Penanganan Kasus Dugaan Perzinahan, Begini Penjelasan Ditreskrimum Polda Banten

SERANG, INFOTERBIT.COM - Kasubdit IV Renata Ditreskrimum  Polda Banten Kompol Herlia Hartarani menjelaskan perihal penangan perkara kasus yang dilaporkan oleh NR (22) terhadap terlapor RZ (22) atas dugaan tindak Pidana Perzinahan pasal 284 KUHP.

Pada Senin (31/07), Kompol Herlia menjelaskan tentang perkembangan penangan perkara kasus perzinahan yang dilaporkan oleh NR terhadap Terlapor RZ. 

"Berdasarkan laporan polisi nomor LP 19 tanggal 29 Januari 2023 penyidik telah melakukan proses penyelidikan. Dari hasil tersebut telah dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 12 Juli 2023 8dengan hasil perkara tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan sehingga sejak tanggal 21 Juli 2023 penyidik telah melakukan proses  penyidikan," ujar Kompol Herlia. 

Kompol Herlia juga menjelaskan fakta-fakta penghambat dalam proses penyelidikan untuk ditingkatkan ke penyidikan. "Yang membuat lambatnya penanganani ini disebabkan RH selaku saksi terlapor sudah dua kali dipanggil tidak hadir. Baru saat pemanggilan ketiga dapat menghadiri panggilan tersebut dengan alasan bahwa yang bersangkutan telah tinggal di Jakarta," katanya.

Selain itu, para pihak baik RH dan RZ juga telah mengirim permintaan kepada penyidik untuk memberikan ruang mediasi yaitu melalui surat tertanggal 28 Februari 2023 yang dikirimkan oleh RZ dan surat tertangal 05 Mei 2023.

"Kedua surat tersebut telah disampaikan kepada NR dan kuasanya secara langsung di Polda Banten. Tapi rencana mediasi tersebut tidak berhasil dilaksanakan karena pihak pelapor NR meminta agar mediasi tersebut dilakukan di kantor kuasa hukumnya di Jakarta, sementara RZ menginginkan agar mediasi dilakukan di Polda Banten dengan maksud mencari tempat yang netral," katanya.

Karena tidak ada kata sepakat soal lokasi mediasi, NR dan kuasa hukumnya meminta agar kasus ini dilanjutkan.

"Perlu diketahui juga bahwa sebelum perkara ini dilaporkan ke Polda Banten, pihak NR dan RZ serta NS (orang tua NR) telah melakukan musyawarah perdamaian sesuai surat pernyataan damai tertanggal 17 November 2022," jelas Kompol Herlia. 

Herlia menegaskan bahwa penyidik tetap profesional dalam menangani perkara tersebut.

Menurutnya, penyidik telah melakukan tugas sesuai SOP, dimana untuk kasus delik aduan, penyidik memberikan fasilitas untuk melakukan mediasi sesuai dengan surat permintaan dari Pelapor dan terlapor.

Hal ini tidak bertentangan dengan perintah Kapolri untuk melaksanakan Restorativ Justice jika terjadi kesepakatan dari para pihak. "Namun hal tersebut tidak terealisasi karena tidak adanya kesepakatan sehingga saat ini kasus tersebut sudah ditingkatkan ke proses penyidikan dan penyidik akan segera melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke JPU guna tahap penuntutan," tutup Kompol Herlia.

Hms/NTA/TiMS