PNLG Forum 2022, Bahas Ekonomi Biru di Kawasan Pesisir

TANGERANG, INFOTERBIT.COM - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar membuka forum internasional bagi para anggota Kemitraan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Pesisir dan Lautan di Asia Timur (PNLG), Rabu (26/10/2022) di Kabupaten Tangerang. Pertemuan ini dihadiri para delegasi dari sembilan negara anggota PNLG dan mitra.

Sembilan negara tersebut Malaysia, Filipina, Kamboja, Timor Leste, Korea Selatan, Jepang, China, Vietnam, dan Indonesia. 

Dalam pembukaannya, Zaki mengungkapkan pembangunan dan pengelolaan kawasan pesisir masih banyak tantangan dan kerap mengalami kendala. Untuk itu, pertemuan semacam PLNG Forum 2022 bisa menjadi kesempatan bertukar ilmu dan pengalaman, berbagi cara mengatasi masalah-masalah, dan menyusun rencana aksi untuk langkah-langkah yang lebih efektif.

Zaki berharap tata kelola pesisir yang baik akan mendorong indeks pembangunan manusia meningkat sehingga daya saing sumber daya manusia akan semakin baik. “Pemerintah melibatkan peran serta seluruh masyarakat pesisir agar tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat terwujud,” ungkap Vice President PNLG tersebut.

Presiden PNLG Le Quang Nam memperkirakan perubahan iklim dapat menyebabkan abrasi dan ancaman badai. Nam mengaku mempunyai banyak pengalaman dalam memitigasi perubahan iklim.

Berdasarkan riset dan pengalaman Nam di Da Nang, Vietnam, abrasi dan munculnya topan selalu disebabkan oleh perilaku manusia. “Kami yang berada di pesisir pun paham yang terjadi saat ini,” sambungnya.

Nam mengingatkan bahaya perubahan iklim. Sebagai orang yang hidup di Da Nang, akibat dari perubahan iklim kerap ditemui angin topan dan percepatan abrasi di pesisir pantai-pantai di sana. Karenanya, dia bekerja sama organisasi ASEAN dalam mengantisipasi dampak-dampak perubahan iklim ini.

Vann Monyneath, Ketua Dewan Kemitraan Laut Asia Timur sekaligus Direktur Jenderal Kebijakan dan Strategi pada kementerian Lingkungan Kamboja menyebut ekonomi biru adalah jawaban atas krisis lingkungan dan persoalan-persoalan yang ada di wilayah pesisir. Alasannya, sebagian besar populasi di wilayah laut Asia Timur bergantung pada ekonomi pesisir dan kelautan.

“Pada 2015 saja ekonomi kelautan bernilai 1,5 triliun miliar dolar AS dan mempekerjakan 61 juta orang secara langsung. Angka terdebut tidak termasuk mereka yang berada di lautan untuk skala kecil dan ekonomi informal,” ujarnya.

Selain itu, kawasan ekosistem pesisir dan laut, termasuk dataran pasang surut bernilai sekitar 2 triliun dolar AS. Tercatat pula karbon biru senilai 68 miliar dolar AS untuk mangrove dan 40 miliar dolar AS untuk rumput laut. 

Kendati demikian, Monyneath menyatakan bahwa seluruh pihak saat ini sadar bahwa kawasan pesisir dan lautan menghadapi ancaman diskriminasi dan pencemaran lingkungan. Bencana alam dan dampak perubahan iklim pun menghantui berbagai kawasan pesisir.

Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah tersebut telah mengalami topan yang lebih kuat, kekeringan yang lebih lama, ternak yang terdampar. Bahkan terdapat banyak korban jiwa yang telah dilaporkan dari bencana-bencana tersebut.

Sebagai pembicara kunci, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyebut ekonomi biru sebagai tantangan di masa depan. “Konsep ekonomi biru merupakan hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan ekosistem laut, fondasi ekonomi biru adalah ketahanan dan laut yang inklusif, laut yang bersih dan ekosistem laut yang sehat,” ucapnya.

PEMSEA Network of Local Government (PNLG) Forum 2022 diselenggarakan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang pada 25-29 Oktober 2022. PEMSEA adalah organisasi kemitraan lintas pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan hidup pesisir dan lautan di Asia Timur. PEMSEA adalah singkatan dari Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia.

Forum jaringan pemerintah daerah (kabupaten/kota/provinsi) dari negara-negara anggota PEMSEA mengadakan pertemuan tahunan dengan nama PNLG Forum. Kini dalam PNLG tergabung 53 pemerintahan daerah (local government) dari 11 negara anggota dan 3 mitra di Asia Timur.

J. Sianturi/TiMS